Tekan Polusi Udara, Pemprov DKI Akan Perbanyak Bus Listrik TransJakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memperbanyak jumlah bus listrik TransJakarta. Karena hal itu, dilakukan untuk menekan Polusi Udara yang ada di DKI Jakarta.
“Rencana penggantian bus konvensional menjadi bus listrik akan dijalankan untuk meminimalkan polusi udara,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kamis (12/101/2023).
Heru mengatakan pihaknya akan mengatur penyesuaian lampu lalu lintas untuk penanganan kemacetan dan tak hanya itu Pemprov DKI juga akan menata parkir di ruas jalan.
“Penyesuaian ulang waktu siklus lampu lalu lintas untuk menurunkan panjang antrian dan waktu penundaan lalu lintas dan penataan parkir pada ruas jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memprioritaskan hak pejalan kaki dan pesepeda,” ujar Heru.
Heru mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait integrasi moda transportasi di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk mendorong masyarakat agar beralih ke transportasi publik.
Sebelumnya, Heru Budi Hartono telah mengatakan Pemprov DKI terus menganggarkan subsidi agar masyarakat mau menggunakan transportasi umum. Dia menyebut subsidi diberikan kepada pengguna moda raya terpadu (MRT) hingga TransJakarta (TransJ).
“MRT itu juga masih disubsidi, setahun Rp 800 M. Begitu juga TransJakarta juga mensubsidi supaya masyarakat semua ingin menggunakan transportasi itu. Total itu kurang lebih Rp 3,5 triliun untuk keseluruhan kalau masyarakat gunakan TransJakarta ” kata Heru di acara Hub SPACE 2023 yang digelar di JCC Senayan, Jumat (29/9/2023).
BACA JUGA: Mengapa Masyarakat Indonesia Masih Enggan Menggunakan Transportasi Publik?
Heru mengatakan pemerintah daerah (pemda) bersama pemerintah pusat berusaha memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk masyarakat agar menggunakan transportasi umum. Jika tidak diberi subsidi, Heru mengatakan, masyarakat harus membayar Rp 31 ribu dalam sekali perjalanan menggunakan transportasi umum.
“Jadi Rp 3.500 itu subsidi, kalau nilai ekonomisnya bisa Rp 31 ribu. Artinya, pemerintah daerah concern bersama pemerintah pusat memberikan kenyamanan dan kemudahan terhadap transportasi Jakarta,” kata Heru.
Saat ini ada 52 bus listrik secara bertahap itu untuk terus mendorong warga menggunakan transportasi umum guna mengurangi kemacetan lalu lintas dan sudah ada 52 bus listrik dioperasikan TransJakarta untuk mendukung upaya pemerintah menekan polusi udara di DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi transportasi umum Rp4,3 triliun per tahun. Dalam Rinciannya, Rp 800 miliar untuk Moda Raya Terpadu (MRT) dan Rp 3,5 triliun untuk Transportasi Jakarta.
Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi pembiayaan, dengan bersinergi bersama pemerintah pusat. Hal itu untuk menanggapi adanya pernyataan dari anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian yang menyoroti kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian sekitar Rp 65 triliun per tahun atau setara dengan Rp 178 miliar per hari.
Kemacetan di Jakarta juga menyebabkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 2,2 juta liter per hari yang menyebabkan kerugian masyarakat akibat pencemaran polusi udara.
“Kami mendukung agar penanganan kemacetan dialokasikan 10 persen dari total APBD 2024 dituangkan ke dalam program-program transportasi publik terintegrasi, termasuk MRT, LRT, TransJakarta dan Jaklingko untuk mengurangi kemacetan, polusi serta untuk meningkatkan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya,” kata Justin di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2023).(*/)
(LZ)
