Reshuffle Kabinet Indonesia Maju: Sesuai dengan Kebutuhan, Atau untuk Melunasi ‘Hutang Politik’ Semata?
Senin (17/7/2023) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik menteri dan wakil menteri untuk Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet lantaran adanya jajaran menteri yang kini sedang menjalani proses hukum karena melakukan korupsi seperti yang terjadi pada mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate yang didakwa melakukan korupsi BTS Bakti Kominfo.
Sejumlah nama yang dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai menteri dan wakil menteri antara lain; Budi Arie Setiadi dilantik sebagai Menkominfo, Nezar Patria dilantik sebagai Wakil Menteri Menkominfo, Pahala Mansury dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Paiman Raharjo dilantik sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rosan Perkasa Roeslani dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN, dan Saiful Rahmat Daisuki dilantik sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag).
Beberapa pelantikan jabatan menteri dan wakil menteri ini memang dilakukan karena sebelumnya terdapat menteri yang melakukan tindakan korupsi. Namun, apakah pergantian menteri ini sudah sesuai dengan kebutuhan dari kementerian terkait.
Pasalnya, beberapa nama yang dilantik hari ini nyatanya memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi sejak fase Pilpres 2019 yang lalu. Sejumlah nama seperti Menkominfo baru yaitu Budi Arie Setiadi nyatanya dulunya adalah seorang Ketua Relawan Pro Jokowi, atau Paiman Raharjo yang merupakan Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi.
Tidak hanya itu, nama Budi Arie Setiadi yang dilantik sebagai Menkominfo nyatanya tidak memiliki latar belakang terkait dengan jabatan yang akan dia pimpin. Sebelumnya, Budi Arie Setiadi merupakan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes) yang posisinya digantikan oleh Paiman Raharjo.
Sehingga, menjadi pertanyaan besar. Apakah reshuffle kabinet ini memang dilakukan guna menunjang kerja pemerintah, atau sekadar ‘give away’ jabatan untuk membayar hutang politik saja?
Memang sejumlah nama seperti Nezar Patria yang dilantik sebagai Wamenkominfo memiliki pengalaman di media, namun statusnya hanyalah seorang wakil. Padahal, dengan latar belakang tersebut, rasanya lebih masuk akal sosok Nezar Patria yang naik sebagai Menkominfo dibandingkan Budi Arie Setiadi.
Jangan sampai, posisi menteri justru menjadi posisi yang diberikan hanya untuk melunasi hutang politik saja. Karena, jabatan menteri adalah jabatan strategis yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga dampaknya akan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
(RRY)
