QRIS Tuntas: Langkah Terbaru Bank Indonesia dalam Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia
Bank Indonesia telah meluncurkan fitur terbaru QRIS Tuntas sebagai hadiah ulang tahun Indonesia ke-78. Pengumuman ini telah menjadi artikel yang paling banyak dibaca di kumparanBisnis pada Kamis (17/8). Selain itu, berita populer lainnya mencakup daftar 10 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang akan menerima anggaran terbesar dalam APBN 2024, yang diungkapkan dalam Nota Keuangan tahun depan. Berikut adalah ringkasan beritanya.
BACA JUGA: Selain Gaya Hidup, Berikut 3 Alasan Mengapa Anak Muda Indonesia Kesulitan untuk Membeli Rumah
QRIS Tuntas untuk Transaksi Tarik Tunai dan Transfer
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa QRIS Tuntas adalah langkah nyata Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai melalui kode QRIS.
Pengguna dapat mentransfer dana antar pengguna QRIS dengan menggunakan QR code, baik antara penyedia jasa pembayaran bank maupun non-bank. Tarik tunai dapat dilakukan dengan memindai kode QRIS di mesin ATM atau merchant QRIS yang berfungsi sebagai agen atau mitra. Metode serupa dapat digunakan untuk setor tunai, di mana penyetor menunjukkan kode QRIS ke perangkat pemindai di Mesin Setor Tunai (CDM/ATM) atau merchant QRIS. Implementasi QRIS Tuntas akan dimulai antara 1 September hingga 30 November 2023, bergantung pada kesiapan teknologi lembaga terkait.
BACA JUGA: JakCard Hadir Menjadi Alternatif Pembayaran Baru Bagi Pengguna KRL
10 K/L dengan Anggaran Terbesar di APBN 2024
Seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) akan menerima alokasi anggaran dari APBN 2024. Kementerian PUPR menjadi penerima anggaran terbesar dengan total Rp 146,98 triliun. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengumumkan nilai anggaran tersebut setelah Presiden Jokowi membacakan pidato dalam Nota Keuangan 2024. Jumlah anggaran ini lebih besar dari usulan sebelumnya, yaitu Rp 138,39 triliun. PUPR juga menerima penambahan anggaran sebesar Rp 29 triliun dibandingkan APBN 2023 yang sebesar Rp 125 triliun.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto mendapatkan alokasi anggaran kedua terbesar, yakni Rp 135,4 triliun. Meskipun lebih kecil dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp 144,3 triliun, ini merupakan peningkatan dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 131 triliun. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga menerima alokasi signifikan, yaitu Rp 114,8 triliun. Ini menjadikannya sebagai instansi dengan alokasi terbesar ketiga, setelah Kementerian Pertahanan dan PUPR.
(RRY)
