Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta di Era Pj Gubernur Heru Budi Hartono Tahun 2023
Pada tahun 2023, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memberikan penilaian positif terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono. Menurut Penasehat Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, terdapat beberapa langkah positif yang diambil oleh Heru, yang dinilai telah meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan di ibu kota.
Salah satu langkah yang diapresiasi adalah pengaktifan kembali posko pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta setiap pagi. Pantas Nainggolan menyatakan bahwa kehadiran posko ini merupakan langkah yang baik, karena memberikan alternatif kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara langsung, selain melalui kanal online yang tersedia. Meskipun layanan online tetap diperlukan untuk masyarakat yang tidak dapat membuat laporan secara langsung di posko, langkah ini dianggap sebagai upaya nyata untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Heru Budi Hartono juga berhasil merampungkan pembangunan lajur sepeda di Jakarta, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan total 301,084 kilometer lajur sepeda yang telah dibangun dari tahun 2012 hingga 2022, Heru membuktikan komitmennya terhadap transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Namun, Pantas Nainggolan menekankan bahwa penambahan lajur sepeda haruslah efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terus dilakukan agar pembangunan lajur sepeda dapat memberikan manfaat maksimal tanpa pemborosan anggaran, termasuk dalam hal pengadaan stik cone di lajur sepeda.
Pengurangan dana subsidi atau public service obligation (PSO) untuk Transjakarta sebesar Rp 336 miliar dalam APBD Perubahan 2023 juga mendapatkan dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan. Pantas Nainggolan mengakui pentingnya evaluasi terhadap PSO, tetapi menekankan bahwa kualitas layanan harus tetap terjaga. Pemerintah daerah tetap diberikan ruang untuk mengusulkan penambahan anggaran PSO jika dianggap perlu dalam pembahasan APBD berikutnya.
BACA JUGA: Pelayanan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta Semakin Cepat dengan 78 Autogate Baru
Dalam konteks layanan internet gratis atau JakWiFi, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan perlunya evaluasi terhadap lokasi pemasangan. Lokasi internet gratis seharusnya diperhitungkan dengan baik agar masyarakat yang membutuhkan fasilitas ini dapat memanfaatkannya secara optimal.
Pantas Nainggolan juga mendukung kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang tetap menyediakan bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan ini dianggap sebagai langkah afirmatif untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pembahasan mengenai payung hukum untuk kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Pantas Nainggolan menekankan pentingnya penyusunan payung hukum sebelum kebijakan ini diterapkan, sehingga dampaknya dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, evaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta di era Pj Gubernur Heru Budi Hartono menunjukkan sejumlah langkah positif yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur di ibu kota. (*/)
(RRY)
